SELAMAT DATANG DI WEBSITE BIN KORPS PELAUT

 

Link Terkait

Peran Universal Angkatan Laut
Artikel Kepelautan

Peran Universal Angkatan Laut.           Angkatan Laut di seluruh dunia memiliki peran yang berlaku secara universal, yaitu peran militer, peran polisionil dan peran diplomasi yang lebih dikenal dengan “Trinitas Peran Angkatan Laut

a.  Peran Militer (military role). Peran militer dilaksanakan dalam rangka menegakkan kedaulatan negara di laut dengan cara pertahanan negara  dan  penangkalan, menyiapkan kekuatan  untuk persiapan  perang, menangkal setiap ancaman militer melalui laut, melindungi dan menjaga perbatasan laut dengan negara  tetangga,  serta menjaga stabilitas keamanan kawasan maritim.

b.         Peran Polisionil (constabulary role). Peran polisionil dilaksanakan dalam  rangka   menegakkan  hukum  di   laut,   melindungi   sumber  daya  dan kekayaan laut nasional, memelihara ketertiban di laut, serta mendukung pembangunan   bangsa   dalam  memberikan kontribusi  terhadap stabilitas  dan pembangunan nasional. Peran polisionil ini dilaksanakan di seluruh perairan laut yurisdiksi nasional dalam rangka memelihara ketertiban di laut. Peran untuk melaksanakan tugas penegakan hukum di laut diselenggarakan secara mandiri atau gabungan dengan komponen kekuatan laut lainnya.

c.         Peran Diplomasi (diplomacy role).  Peran diplomasi Angkatan Laut merupakan peran yang sangat penting bagi setiap Angkatan Laut di seluruh dunia. Peran ini dikenal sebagai “unjuk kekuatan Angkatan Laut” yang telah  menjadi peran tradisional Angkatan Laut. Diplomasi merupakan dukungan terhadap kebijakan luar negeri pemerintah yang dirancang untuk mempengaruhi kepemimpinan negara lain dalam keadaan damai atau pada situasi bermusuhan.


            Penegakan Keamanan di laut

            TNI AL sebagai komponen utama pertahanan negara di laut berkewajiban untuk menjaga integritas wilayah NKRI dan mempertahankan stabilitas keamanan di laut serta melindungi sumber daya alam di laut dari berbagai bentuk gangguan keamanan dan pelanggaran hukum di wilayah perairan yurisdiksi nasional Indonesia, dengan tetap mempertimbangkan konsepsi dasar bahwa perwujudan keamanan di laut pada hakikatnya memiliki dua dimensi yaitu penegakan kedaulatan dan penegakan hukum yang saling berkaitan satu dengan lainnya.

            Persepsi keamanan di laut tidak hanya masalah penegakan kedaulatan dan hukum tetapi keamanan di laut mengandung pemahaman, bahwa laut aman digunakan bagi pengguna dan bebas dari ancaman atau gangguan terhadap aktifitas penggunaan atau pemanfaatan laut, yaitu :

a.             Laut bebas dari ancaman kekerasan, yaitu ancaman dengan menggunakan kekuatan bersenjata yang terorganisir dan memiliki kemampuan untuk mengganggu serta membahayakan personel atau negara. Ancaman tersebut dapat berupa pembajakan, perompakan, sabotase obyek vital, peranjauan dan aksi teror.

b.            Laut bebas dari ancaman navigasi, yaitu ancaman yang ditimbulkan oleh kondisi geografi dan hidrografi serta kurang memadainya sarana bantu navigasi, seperti suar, buoy, dan lain-lain, sehingga dapat membahayakan keselamatan pelayaran.

c.         Laut bebas dari ancaman terhadap sumber daya laut, berupa pencemaran dan perusakan ekosistem laut, serta konflik pengelolaan sumber daya laut.

d.         Laut bebas dari ancaman pelanggaran hukum, yaitu tidak dipatuhinya hukum nasional maupun internasional yang berlaku di perairan, seperti illegal fishing, illegal logging, penyelundupan dan lain-lain.

 

Penegakan kedaulatan di laut memiliki dua dimensi pemahaman, yaitu  kedaulatan (sovereignty) dan hak berdaulat (sovereign right) di laut suatu negara yang telah diatur secara universal dalam UNCLOS 1982. Indonesia telah meratifikasi konvensi tersebut ke dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985. Pada tiap rezim perairan Indonesia ditetapkan kedaulatan dan hak berdaulat sebagai berikut :

a.         Di Laut Wilayah selebar 12 mil laut dari garis pangkal Indonesia memiliki kedaulatan penuh, artinya negara berhak mengatur segala ketentuan hukum nasional.

b.         Di Zona Tambahan selebar 24 mil laut dari garis pangkal, Indonesia memiliki hak berdaulat dalam bidang kepabeanan, sanitasi, imigrasi dan fiskal.

c.         Di ZEEI Indonesia selebar 200 mil laut dari garis pangkal, memiliki hak berdaulat dalam eksplorasi dan eksploitasi sumber daya laut.

d.         Di Landas Kontinen sampai kedalaman 350 meter, Indonesia berhak untuk melakukan pemanfaatan sumber daya alam.

 

Penegakan hukum di laut tidak dapat ditangani oleh satu instansi saja, karena undang - undang memberikan mandat kepada beberapa instansi pemerintah. Instansi yang berwenang melaksanakan penegakan hukum (penyidikan) di laut dapat dimatrikulasikan sebagai berikut :

 

                                     Gambar 2. Matrik aspek legal kewenangan institusi di laut

            

Peran Aparat Keamanan Laut. 

Guna mewujudkan stabilitas keamanan di laut diperlukan upaya untuk menghadapi segala bentuk gangguan dan ancaman di laut dengan mengerahkan kekuatan dari berbagai instansi yang berwenang melaksanakan penegakan kedaulatan dan hukum di laut. Oleh karena itu, prioritas yang perlu dikedepankan adalah  bagaimana  kegiatan operasional  di laut  dapat  dilaksanakan secara efektif dengan semua kekuatan aparat negara dikerahkan secara sinergik. Bila ditinjau dari pembagian rezim laut maka dapat dimatrikulasikan peran Aparat Keamanan Laut dalam hal penegakan hukum (penyidikan), seperti pada gambar 3.

NO

JENIS TINDAK PIDANA

PERAIRAN PEDALAMAN

PERAIRAN KEPULAUAN / LAUT TERITORIAL

PERAIRAN LAUT LEPAS

ZONA TAMBAHAN

ZEEI

> 200 MIL

1.

PEMBAJAKAN

TNI AL / POLRI

TNI AL / POLRI

TNI AL

TNI AL

TNI AL

2.

PERIKANAN

TNI AL / PPNS DKP

TNI AL / PPNS DKP

TNI AL

TNI AL

-

3.

CAGAR BUDAYA

PPNS DIKNAS / TNI AL

PPNS DIKNAS / TNI AL

TNI AL

TNI AL

-

4.

KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM

POLRI / PPNS KEHUTANAN / PPNS PERIKANAN

POLRI / PPNS KEHUTANAN / PPNS PERIKANAN / TNI AL

TNI AL

TNI AL

-

5.

LINGKUNGAN HIDUP

POLRI / PPNS LH / TNI AL

POLRI / PPNS LH / TNI AL

TNI AL

TNI AL

-

6.

KEHUTANAN

POLRI / PPNS KEHUTANAN

POLRI / PPNS KEHUTANAN

-

-

-

7.

PELAYARAN

TNI AL / POLRI / PPNS HUBLA

TNI AL / POLRI / PPNS HUBLA

-

-

-

8.

BAHAN BAKAR  MINYAK

POLRI

POLRI

-

-

-

9.

KEPABEANAN

PPNS BEA CUKAI

PPNS BEA CUKAI

PPNS BEA CUKAI

-

-

10.

IMIGRASI

POLRI / PPNS IMIGRASI

POLRI / PPNS IMIGRASI

POLRI / PPNS IMIGRASI

-

-

11.

NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA

POLRI / PPNS KESEHATAN

POLRI / PPNS KESEHATAN

POLRI / PPNS KES / BEA CUKAI

-

-

12.

SENPI / AMONISI / HANDAK

POLRI / TNI AL

POLRI / TNI AL

-

-

-

13.

Z E E I

-

-

TNI AL

TNI AL

-

Gambar 3. Matrik kewenangan institusi dalam penindakan berbagai pelanggaran menurut rezim laut

        Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah  disinyalir telah menjadi ajang konflik karena ditafsirkan secara sempit oleh beberapa pihak dalam implementasinya. Hal ini disebabkan penafsiran yang berbeda mengenai pengertian dalam pasal 3 dan 10 Undang-undang tersebut. Dimana pada dasarnya laut tidak dapat diduduki secara permanen, dipagari atau dikuasai secara mutlak, laut hanya dapat dikendalikan dalam jangka waktu yang terbatas. Laut merupakan bagian integral dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tidak dapat dibagi-bagi, namun dapat dibedakan sesuai rezim hukum yang mengaturnya serta dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat Indonesia.