SELAMAT DATANG DI WEBSITE BIN KORPS PELAUT

 

Link Terkait

JENIS-JENIS TINDAK PIDANA DI LAUT
Artikel Kepelautan

1.         Tindak Pidana dalam TZMKO Stbl. 1939 No.442.

            a.         Kualifikasi Tindak Pidana.

1)         Melakukan pengintaian atau survei Hidrogafi di perairan Indonesia, melanggar pasal 12 ayat (1) huruf g jo pasal 9 ayat (1) huruf a.

2)         Menggambar atau memotret dalam lingkungan maritim sehingga lingkungan maritim atau sebagian dari itu tampak gambar atau potret pasal 12 ayat (1) huruf g jo pasal 9 ayat (1) huruf b.

3)         Mengumpulkan bahan keterangan atau petunjuk yang berkenaan dengan lingkungan maritim dan untuk pertahanan melanggar pasal 12 ayat (1) huruf g jo pasal 9 ayat (1) huruf c.

4)         Dengan tanpa hak membuang jangkar atau sauh, berlabuh tinggal mengambang dengan kapal atau tongkang dalam lingkungan maritim atau perairan Indonesia, melanggar pasal 12 ayat (1) huruf h jo pasal 10 ayat (1).

            b.         Penyidik :TNI AL

 

2.         Tindak pidana perompakan/ pembajakan di laut.

 

            a.         Kualifikasi Tindak Pidana.

1)         Pembajakan (piracy) di laut lepas melanggar pasal 438 KUHP jo pasal 110 jo pasal 105 jo pasal 107 UNCLOS 1982.

2)         Pembajakan di pantai (perompakan), melanggar pasal 439 KUHP.

3)         Pembajakan di pesisir, melanggar pasal 440 KUHP.

4)         Pembajakan di sungai , melanggar pasal 441 KUHP.

5)         Nakhoda pekerja sebagai / menganjurkan melakukan pembajakan, melanggar pasal 442 KUHP.

6)         Bekerja sebagai ABK di kapal   yang digunakan untuk membajak, melanggar pasal 443 KUHP.

7)         Menyerahkan kapal untuk dibajak, melanggar pasal 447 KUHP.

8)         Penumpang merampas kapal, melanggar pasal 448 KUHP.

9)         Nakhoda melarikan kapal dari pemiliknya, melanggar pasal 449 KUHP.

10)       Bekerja sebagai Nakhoda atau ABK di kapal yang digunakan untuk membajak, melanggar pasal 450 atau 451 KUHP.

            b.         Penyidik : TNI AL, POLRI.

 

3.         Tindak Pidana Senjata Api dan Bahan Peledak (UU Drt. No.12  Tahun 1951).

           

            a.         Kualifikasi Tindak Pidana.

Pengangkutan senjata api dan bahan peledak lewat laut, melanggar pasal 1 UU Darurat No 12 Tahun 1951.

            b.         Penyidik : POLRI

 

4.         Tindak Pidana di ZEEI (UU No.5 Tahun 1983).

 

            a.         Kualifikasi Tindak Pidana.

1)         Tanpa izin melakukan eksplorasi dan atau ekploitasi sumber daya alam atau kegiatan lainnya untuk  eksplorasi dan atau ekploitasi ekonomis seperti pembangkit tenaga air, arus dan angin, melanggar pasal 16 ayat (1) jo Pasal 5 ayat (1).

2)         Tanpa izin membuat dan atau menggunakan pulau – pulau buatan atau instalasi atau bangunan - bangunan lainnya di ZEEI, melanggar pasal 16 ayat (1) jo Pasal 6.

3)         Tanpa izin melakukan kegiatan ilmiah di ZEEI, melanggar pasal 16 ayat (1) jo Pasal 7.

4)         Dengan sengaja melakukan tindakan yang menyebabkan rusak / tercemarnya lingkungan hidup, melanggar pasal 16 ayat (3) .

5)         Merusak atau memusnahkan barang bukti yang digunakan untuk melakukan tindak pidana di ZEEI, melanggar pasal 17 jo Pasal 16 ayat (1).

            b.         Penyidik TNI AL

 

5.         Tindak Pidana Konservasi Sumber Daya Hayati dan Ekosistemnya (Undang-Undang No 5 Tahun 1990).

 

            a.         Kualifikasi Tindak Pidana.

1)         Dengan sengaja melakukan perbuatan yang dapat mengakibatkan perubahan keutuhan suaka alam, melanggar pasal 40 ayat (1) jo Pasal 19 ayat (1).Jika karena kelalaian, melanggar pasal 40 ayat (3) jo Pasal 19 ayat (1).

2)         Dengan sengaja mengambil, menebang, memiliki, merusak, memusnahkan, memelihara, mengangkut dan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati, melanggar pasal 40 ayat (2) jo Pasal 21 ayat (1) huruf a. Jika karena kelalaian, melanggar pasal 40 ayat (3) jo Pasal 21 ayat (1).

3)         Dengan sengaja mengeluarkan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati, melanggar pasal 40 ayat (2) jo Pasal 21 ayat (1) huruf b. Jika karena kelalaian, melanggar pasal 40 ayat (4) jo Pasal 21 ayat (1) huruf b.

4)         Dengan sengaja :

            a)         Menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara,  mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup.

            b)         Menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan  satwa  yang dilindungi dalam keadaan mati.

            c)         Mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat diIndonesia ke tempat  lain didalam atau di luar Indonesia.

            d)         Memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain   satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari satwa                 tersebut  atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain didalam atau diluar  Indonesia.

            e)         Mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau  memiliki telur dan atau sarang satwa yang dilindungi.    

           Melanggar pasal 40 ayat (2) jo Pasal 21 ayat (2). Jika karena kelalaian, melanggar pasal 40 ayat (4) jo Pasal 21 ayat (2).

5)         Dengan sengaja melakukan kegiatan yang mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan zona inti taman nasional, melanggar pasal 40 ayat (1) jo Pasal 33 ayat (1). Jika karena kelalaian, melanggar pasal 40 ayat (3) jo Pasal 33 ayat (1).

6)         Dengan sengaja melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari taman nasional, taman hutan raya dan taman wisata alam, melanggar pasal 40 ayat (2) jo Pasal 33 ayat (3). Jika karena kelalaian, melanggar pasal 40 ayat (4) jo Pasal 33 ayat (3).

            b.         Penyidik : TNI AL, Polri, PPNS

 

6.         Tindak Pidana Benda Cagar Budaya (UU No 5 Tahun 1992).

 

            a.         Kualifikasi Tindak Pidana.

1)         Pengangkatan benda bersejarah/budaya tanpa izin, melanggar pasal 26.

2)         Penggalian, penyelaman, pengangkatan atau cara yang lain untuk mencari benda cagar budaya tanpa izin dari pemerintah melanggar pasal 27.

3)         Mengetahui/menemukan benda berharga asal muatan kapal tenggelam (BMKT) tidak melapor kepada pejabat yang berwenang melanggar pasal 28 c jo pasal 10 ayat (1).

            b.         Penyidik : Polri, PPNS Depbudpar atau PPNS Dept Kelautan dan Perikanan.

 

7.         Tindak Pidana Keimigrasian (UU No 9 Tahun 1992).

 

            a.         Kualifikasi Tindak Pidana.

1)         Setiap orang yang keluar/masuk wilayah Indonesia tanpa melalui pemeriksaan, melanggar pasal 48.

2)         Orang asing yang memalsukan visa/izin keimigrasian atau menggunakan visa/izin keimigrasian palsu, melanggar pasal 49.

3)         Orang asing yang menyalahgunakan/melakukan kegiatan tidak sesuai izin keimigrasian, melanggar pasal 50.

4)         Orang asing yang berda diwilayah Indonesia secara tidak sah atau pernah diusir/deportasi, melanggar pasal 53.

            b.         Penyidik :        POLRI, PPNS Keimigrasian.

 

8.         Tindak Pidana Psikotropika (UU No.5 Tahun 1997) dan Narkotika (UU  No.22 Tahun 1997).

 

                          a.         Kualifikasi Tindak Pidana.

- Tindak pidana psikotropika :

1)         Melaksanakan pengangkutan ekspor atau impor psikotropika tanpa dilengkapi dengan surat persetujuan ekspor atau impor, melanggar pasal 61 ayat (1) huruf c.

2)         Secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan atau membawa psikotropika, melanggar pasal 62.

3)            Melakukan pengangkutan psikotropika tanpa dilenkapi dokumenyang sah, melanggar pasal 63 ayat (1) huruf a.

                          b.         Penyidik : Polri atau PPNS Depkes.

 

- Tindak pidana Narkotika

1)         Secara melawan hukum memiliki, menyimpan untuk dimiliki atau untuk persediaan, atau menguasai narkotika golongan II atau golongan III, melanggar pasal 79 ayat (1).

2)         Membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito narkotika sesuai golongan masing masing, melanggar pasal 81.

3)         Nahkoda tanpa hak dan melawan hukum tidak melaksanakan ketentuan :

            a)         Nnahkoda dan disarkotika yang diangkut harus disimpan pada kesempatan pertama dalam  kemasan khusus atau di tempat yang aman di dalam kapal dengan disegel oleh aksikan pengirim.

            b)         Membuat Berita Acara tentang muatan narkotika yang diangkut.

            c)         Dalam waktu 24 jam setelah tiba di pelabuhan tujuan wajib melaporkan narkotika yang dimuat dalam kapalnya kepada kantor Pabeanan setempat.

            d)         Membongkar muatan narkotika tanpa disaksikan oleh pejabat Bea dan Cukai.

        e)         Nahkoda yang mengetahui adanya narkotika di dalam kapal secara tanpa hak, wajib membuat Berita Acara, mengamankan dan pada persinggahan pelabuhan  pertama segera melaporkan dan menyerahkan narkotika tersebut kepada pihak yang  berwenang.

            Melanggar pasal 93 jo pasal 24.

                             b.         Penyidik : Polri atau PPNS Depkes.

 

9.         Tindak Pidana Lingkungan Hidup (UU No 23 Tahun 1997).

 

            a.         Kualifikasi Tindak Pidana.

1)         Dengan sengaja melakukan pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup, melanggar pasal pasal 41.

2)         Karena kealpaannya melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, melanggar pasal 42.

3)         Dengan melanggar ketentuan perundangan yang berlaku, sengaja membuang atau melepas zat, energi,dan/atau komponen lain yang berbahaya atau Beracun masuk ke dalam air, melakukan import/eksport, memperdagangkan, mengangkut, menyimpan bahan tersebut sehingga menimbulkan pencemaran lingkungan hidup atau membahayakan kesehatan umum melanggar pasal 43.

            b.         Penyidik : TNI AL, Polri, PPNS

 

10.       Tindak Pidana  Kehutanan (UU No 41 Tahun 1999).


            a.         Kualifikasi Tindak Pidana.

            Dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan, melanggar pasal 78 ayat (7) jo pasal 50 ayat (3) huruf h.

            b.         Penyidik : Polri dan PPNS kehutanan.

 

11.       Tindak Pidana Terorisme (UU No 15 Tahun 2003).

 

            a.         Kualifikasi Tindak Pidana.

1)         Secara melawan hukum memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan ke dan atau dari Indonesia sesuai senjata api, amonisi, bahan peledak dan bahan-bahan lainnya yang berbahaya dengan maksud untuk melakukan tindakan pidana terorisme (pasal 9 Perpu No 1 Tahun 2002)

2)         Dengan sengaja menggunakan senjata kimia, Biologi,Radiologi,Mikroorganisme, Radioaktif atau komponen lainnya sehingga menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas menimbulkan korban yang bersifat massal, membahayakan terhadap kesehatan, terjadi kekacauan terhadap kehidupan, keamanan, dan hak-hak orang lain atau terjadi kerusakan,kehancuran objek-objek vital yang srategi lingkungan hidup,fasilitas publik atau fasilitas Internasional (Pasal 10 Perpu No 1 Tahun 2002).

            b.         Penyidik : Polri

 

12.       Tindak Pidana Kepabeanan (UU No 17 Tahun 2006 jo UU No 10 Tahun 1995).

 

            a.         Kualifikasi Tindak Pidana.

            1)         Setiap orang yang:

a)         Mengangkut barang import yang tidak tercantum manifes sebagaimanadimaksud pasal 7A ayat (2).

b)         Membongkar barang impor diluar kawasan Pabean atau tempat lain tanpa izin kepala kantor pabean.

c)         Membongkar barang impor yang tidak tercantum dalam pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud  dalam pasal 7A ayat (3).

d)         Membongkar atau menimbun barang impor yang masih dalam pengawasan pabean ditempat selain tempat yang ditentukan dan/atau diizinkan.

e)         Menyembunyikan barang impor secara melawan hukum.

f)          Mengeluarkan barang impor yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya dari kawasan pabean atau dari tampat penimbunan berikat atau dari tempat lain di bawa pengawasan pabean tanpa persetujuan pejabat bea dan cukai yang mengakibatkan tidak terpenuhinya penguatan negara berdasarkan undang undang ini.

g)         Mengangkut barang impor dari tempat penimbunan sementara atau tempat barang penimbunan berikat yang tidak sampai kekantor pabean tujuan dan tidak dapat membuktikan bahwa barang tersebut diluar kemampuannya.

h)         Dengan sengaja memberikan jenis dan/atau jumlah barang impor dalam pemberitahuan pabean secara salah, dipidana karena melakukan penyelundupan dibidang impor (pasal 102).

   

            2)    Setiap orang yang :

a)         Mengekpor barang tanpa menyerahkan pemberitauan pabean.

b)         Dengan sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlahbarang ekspor dalam pemberitahuanpabeansecara salah sebagaimana dimaksud dalam pasal 11A ayat (1) yang mengakibatkan tidak terpenuhinya penguatan negara dibidang ekspor.

c)         Memuat barang ekspor di dalam daerah pabean tanpa izin ke kantor pabean.

d)         Membongkar barang ekspor di dalam daerah pabean tanpa izin kepala kantor pabean.

e)         Mengangkut barang ekspor tanpa dilindung dokumen yang sah tanpa pemberitahuan pabean sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 9A ayat (1), dipidana karena melakukan penyelundupan dibidang ekspor (pasal 102A).

            b.         - Penyidik : PPNS Dirjen Bea dan Cukai.

 

13.       Tindak pidana perikanan (UU no.31 Tahun 2004 dan UU no.49  Tahun 2009).

 

            a.         Kualifikasi Tindak Pidana.

1)         Setiap orang menangkap dan atau pembudidayaan ikan    menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan merugikan dan/atau membahayakan kelestarian SDA dan/atau lingkungannya, melanggar pasal 84 ayat (1) .

2)         Nahkoda, ahli penangkapan ikan dan ABK menangkap dan atau pembudidayaan ikan  menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan merugikan dan/atau membahayakan kelestarian SDA dan/atau lingkungannya, melanggar pasal 84 ayat (2).

3)         Pemilik kapal, pemilik perusahaan, Penanggung perusahan dan atau operator melakukuan usaha penangkapandan atau pembudidayaan ikan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan merugikan dan/atau membahayakan kelestarian SDA dan/atau lingkungannya, melanggar pasal 84 ayat (3) .

4)         Pemilik, kuasa pemilik dan atau penanggung jawab perusahaan pembudidayaan ikan melakukan pembudidayaan ikan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan merugikan dan/atau membahayakan kelestarian SDA dan/atau lingkungannya, melanggar pasal 84 ayat (4) .

5)         Memiliki, mengusaia, membawa dan atau menggunakan alat penangkapan ikan dan atau alat bantu penangkapan ikan yang berada dikapal penangkap ikan tidak sesuai dengan ukuran yang ditetapkan, alat penangkapan ikan tidak sesuai dengan persyaratan, atau setandar yang ditetapkan untuk tipe alat tertentu dan atau alat penangkapan ikan  yang dilarang, melanggar pasal 85.

6)         Mengakibatkan pencamaran/kerusakan SDA dan lingkungannya, melanggar pasal 86 ayat (1) .

7)         Membudidayakan ikan yang dapat membahayakan SDA dan lingkungannya, melanggar pasal 86 ayat (2) .

8)         Membudidayakan ikan hasil rekayasa genetika yang dapat membahayakan SDA dan lingkungannya, melanggar pasal 86 ayat (3) .

9)         Merusak plasma nutfah (substansi yang dapat dimanfaatkan untuk mendapatkan bibit unggul ), melanggar pasal 87 ayat (1) .

10)       Mengakibatkan rusaknya plasma nutfah, melanggar pasal 87 ayat (2) .

11)       Memasukkan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan dan/ atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, SDA dan/atau lingkungannya dalam dan/atau keluar wilayah indonesia, melanggar pasal 88 .

12)       Tidak memenuhi dan tidak menerapkan persyaratan kelayakan pengolahan ikan, sistem jaminaan mutu dan keamanan hasil perikanan,  melanggar pasal 89 .

13)       Memasukan/mengeluarkan ikan dan /atau hasil perikanan tidak dilengkapi sertifikat kesehatan untul komsumsi msnusia, melanggar pasal 90.

14)       Melaksanakan pengelolaan lkan dengan menggunakan bahan baku, tambahan makanan, penolonngdan/atau alat yang membahayakan kesehatan manusia, melanggar pasal 91.

15)       Melakukan usaha perikanan dengan tidak mempunyai SIUP, melanggar pasal 92.

16)       Kapal penangkap ikan berbendara Indonesia melakukan penangkapan ikan di Perairan Indonesia/ZEEI/laut lepas tanpa dilengkapi SIPI, melanggar pasal 93 ayat 1.

17)       Kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di Perairan Indonesia/ZEEI tanpa dilengkapi SIPI melanggar pasl 93 ayat (2).

18)       Kapal pengangkut ikan melakukan pengangkutan ikan t      anpa SIKPI melanggar pasal 94.

19)       Membangun, mengimpor/memodifikasi kapal perikanan tanpa persetujuan instansi terkait melanggar pasal 95.

20)       Megoperasikan kapal perikanan namun tidak mendaftarkan kapalnya sebagai kapal perikanan, melanggar pasal 96.      

21)       Kapal penangkap ikan berbendera asing yang tidak memiliki ijin penangkapan ikan, yang selama berada di Perairan Indonesia/ZEEI tidak menyimpan alat tangkap di dalam palkah, melanggar pasal 97 ayat 1.

22)       Kapal penangkap ikan berbendera asing yang memiliki ijin penangkapan ikan dengan suatu alat tangkapan tertentu di ZEEI tertentu yang membawa alat tangkap lainnya, melanggar pasal 97 ayat 2.

23)       Kapal penangkap ikan berbendera asing yang memiliki ijin tetapi tidak menyimpan alat tangkap di palkah selama berada diluar daerah penangkapan yang diijinkan, melanggar pasal 97 ayat 3.

24)       Kapal perikanan yang berlayar tanpa surat ijin berlayar, melanggar pasal 98.

25)       Orang asing yang melakukan penelitian perikanan tanpa ijin, melanggar pasal 99.

26)       Melakukan usaha perikanan melanggar ketentuan dalam pasal 7 antara lain :

            (1)        Jenis, jumlah dan ukuran alat tangkap.

            (2)        Jenis, jumlah, ukuran dan alat bantu penangkapan.

            (3)        Daerah, jalur dan waktu atau musim penangkapan ikan.

            (4)        Persyaratan atau standar prosedur operasi penangkapan.

            (5)        Sistim pemantauan kapal perikanan.

            (6)        Jenis ikan baru yang akan dibudidayakan.

            (7)        Jenis ikan dan wilayah penebaran kembali serta penangkapan ikan berbasis budidaya.

            (8)        Pembudidayaan ikan dan perlindungannya.

            (9)        Pencegahan pencemaran dan kerusakan SDI serta lingkungannya.

            (10)      Ukuran atau berat minimum jenis ikan yang boleh ditangkap.

            (11)      Suaka perikanan.

            (12)      Wabah dan wilayah wabah penyakit ikan.

            (13)      Jenis ikan yang dilarang diperdagangkan, dimasukan dan dikeluarkan ke dan dari wilayah RI.

            (14)      Jenis ikan yang dilindungi.

            b.         Penyidik : TNI AL, Polri, PPNS.

 

14.       Tindak Pidana Pelayaran (UU Nomor 17 Tahun 2008).

 

            a.         Kualifikasi Tindak Pidana.

1)         Setiap orang dilarang mengoperasikan kapal asing untuk mengangkut penumpang dan/atau barang antar pulau atau antar pelabuhan diwilayah perairan Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2), melanggar pasl 284 jo pasal 8 ayat (2).

2)         Setiap orang yang melayani kegiatan angkutan laut khusus dilarang mengangkut muatan barang milik orang lain dan atau mengangkut muatan /barang milik pihak lain dan atau mengangkut muatan / barang umum tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (4), melanggar pasal 285 jo pasal 13 ayat (4).

3)         Nahkoda angkutan sungai dan danau dilarang melayarkan kapalnya ke laut tanpa izin dari Syahbandar sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (6), melanggar pasal 286 ayat (1) jo pasal 18 ayat (6).

4)         Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kerugian harta benda, melanggar pasal 286 ayat (2).

5)         Jika perbuatan mengakibatkan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kematian seseorang, melanggar pasal 286 ayat (3).

6)         Setiap orang dilarang mengoperasikan kapal pada angkutan perairan tanpa izin usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 27, melanggar pasal 287 jo pasal 27.

7)         Setiap orang dilarang mengoperasikan kapal pada angkutan sungai dan danau tanpa izin trayek sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (4), melanggar pasal 288 jo pasal 28 ayat (4).

8)         Setiap orang dilarang mengoperasikan kapal pada angkutan penyeberangan tanpa memiliki persetujuan pengoperasian kapal sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (6), melanggar pasal 289 jo pasal 28 ayat (6).

9)         Setiap orang dilarang menyelenggarakan usaha jasa terkait tanpa memiliki izin usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 33, melanggar pasal 290 jo pasal 33.

10)       Setiap orang yang tidak melaksanakan kewajibannya untuk mengangkut penumpang dan /atau barang terutama angkutan pos sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 ayat (1), melanggar pasal 291 jo pasal 38 ayat (1).

11)       Setiap orang yang tidak mengasuransikan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 ayat (3), melanggar pasal 292 jo pasal 41 ayat (3).

12)       Setiap orang yang tidak memberikan fasilitas khusus kemudahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 ayat (1), melanggar pasal 293 jo pasal 42 ayat (1).

13)       Setiap orang dilarang mengangkut barang khusus dan barang berbahaya tidak sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 46, melanggar pasal 294 ayat (1) jo pasal 46.

14)       Jika perbuatannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mengakibatkan kerugian harta benda, melanggar pasal 294 ayat (2).

15)       Jika perbuatannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mengakibatkan kematian seseorang dan kerugian harta benda, melanggar pasal 294 ayat (3).

16)       Setiap orang dilarang mengangkut barang berbahaya dan barang khusus yang tidak menyampaikan pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 47, melanggar pasal 295 jo pasal 47.

17)       Setiap orang yang tidak mengasuransikan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 54, melanggar pasal 296 jo pasal 54.

18)       Setiap orang dilarang membangun dan mengoperasikan pelabuhan sungai dan danau tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (1), melanggar pasal 297 ayat (1) jo pasal 98 ayat (1).

19)       Setiap orang dilarang memanfaatkan garis pantai untuk melakukan kegiatan tambat kapal dan bongkar muat barang atau menaikan dan menurunkan penumpang untuk kepentingan sendiri diluar kegiatan pelabuhan, terminal khusus dan terminal untuk kepentingan sendiri tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 338, melanggar pasal 297 ayat (2) jo pasal 338.

20)       Setiap orang yang tidak memberikan jaminan atas pelaksanaan tanggung jawab ganti rugi dalam melaksanakan kegiatan di pelabuhan  sebagaimana dimaksud dalam pasal 100 ayat (3), melanggar pasal 298 jo pasal 100 ayat (3).

21)       Setiap orang dilarang membangun dan mengoperasikan terminal khusus tanpa izin Menteri sebagaimana dimaksud dalam pasal 104 ayat (2), melanggar pasal 299 jo pasal 104 ayat (2)

22)       Setiap orang dilarang menggunakan terminal khusus untuk kepentingan umum tanpa memiliki izin dari Menteri sebagaimana dimaksud dalam pasal 105, melanggar pasal 300 jo pasal 105.

23)       Setiap orang dilarang mengoperasikan terminal khusus untuk melayani perdagangan dari dan ke luar negeri tanpa memenuhi persyaratan dan belum ada penetapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 111 ayat (4) dan ayat (6), melanggar pasal 301 jo pasal 111 ayat (4) dan ayat (6).

24)       Nakhoda dilarang melayarkan kapalnya sedangkan yang bersangkutan mengetahui bahwa kapal tersebut tidak laik laut sebagaimana dimaksud dalam pasal 117 ayat (2) melanggar pasal 302 ayat (1) jo pasal 117 ayat (2).

25)       Jika perbuatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mengakibatkan kerugian harta benda melanggar pasal 302 ayat (2).

26)       Jika perbuatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mengakibatkan kematian seseorang dan kerugian harta benda melanggar pasal 302 ayat (3).

27)       Setiap orang dilarang mengoperasikan kapal dan pelabuhan tanpa memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan pelayaran serta perlindungan lingkungan maritim sebagaimana dimaksud dalam pasal 122, melanggar pasal 303 ayat (1) jo pasal 122 .

28)       Jika perbuatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mengakibatkan kerugian harta benda melanggar pasal 303 ayat (2).

29)       Jika perbuatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mengakibatkan kematian seseorang melanggar pasal 303 ayat (3).

30)       Setiap orang yang tidak membantu pelaksanaan pemeriksaan dan pengujian sebagaimana dimaksud dalam pasal 128 ayat (2), melanggar pasal 304 jo pasal 128 ayat (2).

31)       Setiap orang yang tidak memelihara kapalnya sehingga tidak memenuhi sesuai persyaratan keselamatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 130 ayat (1), melanggar pasal 305 jo pasal 130 ayat (1).

32)       Setiap orang dilarang mengoperasikan kapal yang tidak memenuhi persyaratan navigasi dan/atau navigasi elektronika kapal sebagaimana dimaksud dalam pasal 131 ayat (1), melanggar pasal 306 jo pasal 131 ayat (1).

33)       Setiap orang dilarang mengoperasikan kapal tanpa dilengkapi dengan perangkat komunikasi radio dan kelengkapannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 131 ayat (2), melanggar pasal 307 jo pasal 131 ayat (2).

34)       Setiap orang dilarang mengoperasikan kapal tanpa dilengkapi dengan peralatan meteorologi sebagaimana dimaksud dalam pasal 132 ayat (1), melanggar pasal 308 jo pasal 132 ayat (1).

35)       Nakhoda yang sedang berlayar dan mengetahui adanya cuaca buruk yang membahayakan keselamatan berlayar namun tidak menyebarluaskannya kepada pihak lain dan/atau instansi pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 132 ayat (3) melanggar pasal 309 jo pasal 132 ayat (3).

36)       Setiap orang dilarang mempekerjakan awak kapal tanpa memenuhi persyaratan kualifikasi dan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam pasal 135, melanggar pasal 310 jo pasal 135.

37)       Setiap orang dilarang menghalang-halangi keleluasan nakhoda untuk melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 138 ayat (4), melanggar pasal 311 jo pasal 138 ayat (4).

38)       Setiap orang dilarang mempekerjakan seseorang dikapal dalam jabatan apapun tanpa disijil dan tanpa memiliki kompetensi dan keterampilan serta dokumen pelaut yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 145, melanggar pasal 312 jo pasal 145.

39)       Setiap orang dilarang menggunakan peti kemas sebagai bagian dari alat angkut tanpa memenuhi kelaikan peti kemas sebagaimana dimaksud dalam pasal 149 ayat (1), melanggar pasal 313 jo pasal 149 ayat (1).

40)       Setiap orang yang tidak memasang tanda pendaftaran pada kapal yang telah terdaftar sebagaimana dimaksud dalam pasal 158 ayat (5), melanggar pasal 314 jo pasal 158 ayat (5).

41)       Nakhoda dilarang mengibarkan bendera lain sebagai tanda kebangsaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 167, melanggar pasal 315 jo pasal 167.

42)       Setiap orang yang dengan sengaja merusak aau melakukan tindakan yang mengakibatkan tidak berfungsinya sarana bantu navigasi pelayaran dan pasilitas alur pelayaran di laut , sungai dan danau serta telekomunikasi pelayaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 174, melanggar pasal 316 ayat (1) jo pasal 174.

43)       Setiap orang yang karena kelalaiannya menyebabkan tidak berfungsinya sarana bantu navigasi pelayaran dan pasilitas alur pelayaran di laut , sungai dan danau serta telekomunikasi pelayaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 174, melanggar pasal 316 ayat (2) jo pasal 174.

44)       Nakhoda yang tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 193 ayat (1), melanggar pasal 317 jo pasal 193 ayat (1).

45)       Setiap orang dilarang melakukan pekerjaan pengerukan serta reklamasi alur pelayaran dan kolam pelabuhan tanpa ijin pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 197 ayat (1), melanggar pasal 318 jo pasal 197 ayat (1).

46)       Petugas pandu dilarang melakukan pemanduan tanpa memiliki sertifikat sebagaimana dimaksud dalam pasal 199 ayat (1), melanggar pasal 319 jo pasal 199 ayat (1).

47)       Pemilik kapal dan / atau nakhoda yang tidak melaporkan kerangka kapalnya yang berada di perairan Indonesia kepada instasi yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 202 ayat (1), melanggar pasal 320 jo pasal 202 ayat (1).

48)       Pemilik kapal yang tidak menyingkirkan kerangka kapal dan / atau muatannya yang mengganggu keselamatan dan keamanan pelayaran dalam batas waktu yang ditetapkan oleh pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 203 ayat (1), melanggar pasal 321 jo pasal 203 ayat (1).

49)       Nakhoda dilarang melakukan kegiatan perbaikan, percobaan berlayar, kegiatan alih muat dikolam pelabuahan, menunda dan bongkar muat barang berbahaya tanpa persetujuan dari Syahbandar sebagaimana dimaksud dalam pasal 216 ayat (1), melanggar pasal 322 jo pasal 216 ayat (1).

50)       Nakhoda dilarang berlayar tanpa memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar sebagaimana dimaksud dalam pasal 219 ayat (1), melanggar pasal 323 ayat (1) jo pasal 219 ayat (1).

51)       Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengakibatkan kecelakaan kapal sehingga mengakibatkan kerugian harta benda melanggar pasal 323 ayat (2).

52)       Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengakibatkan kecelakaan kapal sehingga mengakibatkan kemaian melanggar pasal 323 ayat (3).

 

53)           Setiap awak kapal yang tidak melaklukan pencegahan dan penanggulangan terhadap terjadinya pencemaran lingkungan yang bersumber dari kapal sebagaimana dimaksud dalam pasal 227, melanggar pasal 324 jo pasal 227.

54)       Setiap orang dilarang melakukan melakukan pembuangan limbah air balas, kotoran, sampah atau bahan lain ke perairan diluar ketentuan peraturan perundang - undangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 229 ayat (1) melanggar pasal 325 ayat (1) jo pasal 229 ayat (1).

55)           Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengakibatkan rusaknya atau tercemarnya lingkungan hidup, melanggar pasal 325 ayat (2).

56)            Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengakibatkan rusaknya atau tercemarnya lingkungan hidup, melanggar pasal 325 ayat (2).

57)           Setiap orang dilarang mengoperasikan kapalnya dengan mengeluarkan gas buang melebihi ambang batas, sebagaimana dimaksud dalam pasal 229 ayat (2) melanggar pasal 326 jo pasal 229 ayat (2).

58)           Setiap orang yang tidak mengasuransikan tanggung jawabnya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 231 ayat (2) melanggar pasal 327 jo pasal 231 ayat (2).

59)           Setiap orang dilarang melakukan pengangkutan limbah bahan berbahaya dan beracun tanpa memperhatikan spesifikasi kapal sebagaimana dimaksud dalam pasal 233 ayat (1) melanggar pasal 328 jo pasal 233 ayat (1).

60)           Setiap orang dilarang melakukan penutuhan kapal dengan tidak memenuhi persyaratan perlindungan lingkungan maritim sebagaimana dimaksud dalam pasal 241 ayat (1) melanggar pasal 329 jo pasal 241 ayat (1).

61)            Nahkoda yang mengetahui adnya bahaya dan kecelakaan dikapalnya, kapal lain, atau setiap orang yang ditemukan dalam keadaan bahaya, yang tidak melakukan pencegahan  dan menyebarluaskan berita mengenai hal tersebut kepada pihak lain,tidak melaporkan kepada syahbandar atau pejabat perwakilan RI terdekat dan pejabat pemerintah negara setempat yang berwenang apabila bahaya dan kecelakaan terjadi diluar wilayah perairain indonesia serta sebagaimana  dimaksud  pasal 244 ayat (3) dan ayat (4), pasal 247 dan psasal 248 melanggar pasal 330 jo pasal 244 ayat (3) dan ayat (4), pasal 247 dan psasal 248.

62)           Setiap orang yang berada diatas kapal yang mengetahui terjadi kecelakaan dalam batas kemampuan tidak memberitaukan pertolongan dan melaporkan kecelakaan kepada Nahkoda dan/atau anak buah kapal sebagaimana dimaksud dalam [pasal 246 melanggar pasal 331 jo pasal 246.

63)            Setiap orang mengoperasikan kapal atau pesawat udara yang tidak membantu usaha pencarian dan pertolongan terhadap setiap orang yang mengalami musibah sebagaimana dimaksud dalam pasal 258 ayat (2),  melanggar pasal 332 jo pasal 258 ayat (2).

64)          Tindak pidana dibidang pelayaran dianggap dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang yang bertindak untuk dan/atau nama korporasi atau untuk kepentingan korporasi, baik berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama, melanggar pasal 333 ayat (1).

65)          Dalam hal tindak pidana dibidang pelayaran dilakukan oleh suatu korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka penyidikan, penuntutan dan pemidanaan dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya, melanggar pasal 333 ayat (2).

66)          Dalam hal panggilan terhadap korporasi, maka pemanggilan untuk menghadap dan penyerahan surat panggilan disampaikan kepada pengurus dikantor, ditempat korporasi itu beroperasi atau ditempat tinggal pengurus, melanggar pasal 334.

67)          Dalam hal tindak pidana pelayaran dilakukan oleh suatu korporasi, selain pidana penjara dan denda pengurusnya melanggar pasal 335.

68)          Setiap pejabat yang melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya atau pada waktu melakukan tindak pidana menggunakan kekuasaan, kesempatan atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatan, melanggar pasal 336 ayat (1).

69)          Selain pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pemberhentian tidak dengan hormat dari jabatannya, melanggar pasal 336 ayat (2).

            b.         Penyidik : TNI AL, Polri dan PPNS.

 

15.       Tindak Pidana Wilayah Negara (  UU No 43 Tahun 2008 ).

 

            a.         Kualifikasi Tindak Pidana.

1)         Melakukan upaya menghilangkan, merusak, mengubah atau memindahkan tanda-tanda batas negara atau melakukan pengurangan luas wilayah negara, melanggar pasal 20 ayat (1).

2)         Menghilangkan, merusak, mengubah, memindahkan tanda-tanda batas atau melakukan tindakan lain yang mengakibatkan tanda-tanda batas tersebut tidak berfungsi, melanggar pasal 20 ayat (2).

3)         Dalam hal pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (1) dan ayat (2)dilakukan oleh korporasi.

4)         Korporasi yang melanggar pasal 21 ayat (4) dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha.

            b.         Penyidik : TNI AL, Polri.

 

Daftar Pustaka :

Buku Pegangan Perwira Koarmabar