SELAMAT DATANG DI WEBSITE BIN KORPS PELAUT

 

Link Terkait

MEWASPADAI JABATAN STRATA PERWIRA MENENGAH TNI AL SAMPAI DENGAN PERIODE TAHUN 2024

Oleh Kolonel Laut (P) Sulistiyanto, M.Sc

 BAB I

 PENDAHULUAN

 1.         Umum

        Perkembangan lingkungan strategik berjalan sangat cepat dan dinamis serta kompleks sehingga sangat berpengaruh terhadap stabilitas keamanan dalam negeri. Hal tersebut berimplikasi terhadap keamanan nasional. Berdasarkan pasal 9 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI,      TNI AL mengemban tugas di bidang pertahanan keamanan berdasarkan prediksi ancaman aspek maritim, melaksanakan pembangunan dan pengembangan kekuatan matra laut dan mendukung kebijakan politik luar negeri. Dalam melaksanakan peran dan fungsinya, TNI AL sangat tergantung pada kemampuan dan kekuatan yang didukung dengan sumber daya yang tersedia serta profesionalisme prajurit matra laut yang diharapkan senantiasa selalu siap dapat melaksanakan tugas.

                                 

2.      Maksud dan Tujuan. Penulisan ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran  tentang perbandingan antara jabatan sesuai DSP TNI AL dengan   jumlah personel riil pada strata Perwira Menengah (Pamen) TNI AL sampai dengan tahun 2024. Adapun tujuannya adalah sebagai bahan pertimbangan pemimpin untuk pembinaan personel dan pembinaan tenaga manusia yang mengarah pada kebijakan bidang personel TNI AL secara arif, tepat dan bijak.

 

3.       Ruang Lingkup dan Tata Urut.   Ruang lingkup pembahasan data tentang  jabatan sesuai DSP (Daftar Susunan Personel) TNI AL terhadap jumlah personel Pamen Organik dan Non Organik TNI AL sampai dengan tahun 2024 ini meliputi kekuatan riil Pamen dan eligible Pamen bulan Juni 2009, pendidikan yang mempengaruhi dan perkiraan kelebihan Kolonel eligible dibanding jabatan Kolonel sesuai DSP TNI AL serta Non Organik TNI AL sampai dengan tahun 2024 yang berpengaruh terhadap promosi dan kenaikan pangkat strata Pamen.

 

4.         Sitematika Penulisan

  a.         Bab I         Pendahuluan

b.         Bab II        Kondisi Personel Pamen TNI AL sampai dengan Tahun 2009.

c.         Bab III       Kualifikasi Pamen dalam pengisian jabatan sesuai DSP.

d.         Bab IV      Upaya menata personel pamen menuju keseimbangan.

e.         Bab V       Kesimpulan dan saran

f.          Bab VI      Penutup

 

5.         Dasar

  a.         Undang – undang Nomor 34 Tahun 2004  tentang TNI.

b.    Surat keputusan Panglima TNI Nomor Skep/209/VI/2006 tanggal 5 Juni 2006 tentang Pembinaan penugasan prajurit dalam jabatan di luar struktur TNI.

c.         ST Panglima TNI Nomor ST/ 59/ 2009 tanggal 4 Februari 2009 tentang Petunjuk Administrasi Penggunaan Perwira TNI ketentuan kenaikan pangkat.

d.     ST Panglima TNI Nomor ST/134/2001 tanggal 01 Agustus 2001 tentang Prosedur Pengalihan Status Prajurit TNI menjadi PNS.

e.         Keputusan Kasal nomor Kep/2/II/2006 tanggal 27 pebruari 2007 tentang Kebijakan Strategis kepala Staf Angkatan Laut dalam mewujudkan Postur TNI Angkatan Laut sampai dengan Tahun 2024.

f.          Surat keputusan Kasal tentang Daftar Susunan Personel TNI AL Sesuai Nomor, Tanggal dan Tahun persetujuan tiap Kotama Satker.

g.         Renstra TNI Angkatan Laut Tahun 2005 s.d. 2009

h.         Rancangan Postur TNI Angkatan Laut Tahun 2005 s.d. 2024

i.       Surat Keputusan Kasal Nomor Skep/1552/X/2006 tanggal 11 Oktober 2006 tentang Syarat umum proses Kenkat Perwira, Bintara, Tamtama TNI Angkatan Laut.

j.     Peraturan Kepala Staf Angkatan Laut Nomor Perkasal /7/I/2008 tanggal 21 Januari 2008 tentang Pokok – pokok Kebijakan Kepala Staf Angkatan Laut.

k.      Surat Keputusan Kasal Nomor Skep/1347/IX/2006 tanggal 4 September 2006 tentang Dewan Pertimbangan Karier Prajurit TNI Angkatan Laut Bidang Penempatan dalam Jabatan, Kenaikan Pangkat dan Pendidikan.

 

6.         Pengertian

  a.    Perwira organik TNI AL adalah Perwira TNI AL yang bertugas/         berdinas di lingkungan                           Mabes  TNI AL  termasuk Kotama / Satker yang             berkedudukan di bawahnya.

b.    Perwira non organik TNI AL adalah Perwira TNI AL yang bertugas di luar struktur Mabes TNI AL              antara lain di Mabes TNI termasuk Badan Pelaksana Pusatnya antara lain; Sesko TNI, Bais TNI, Akademi TNI, Babinkum TNI / termasuk Oditur Militer dan Pengadilan Militer, Babek TNI, Pusjarah TNI, Puspen TNI, Puskes TNI. Pusku TNI, Pusbintal TNI, Itjen TNI serta Satkomlek TNI.  Selain itu ada penugasan prajurit di luar struktur TNI pada beberapa Departemen dan Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) yang diizinkan bagi anggota TNI yang berdinas disana tanpa melepas status keanggotaannya/ tidak pensiun antara lain: Dephan RI ( Departemen Pertahanan RI), Wantanas, Lemhanas, Sekmil, Menkopolhukam, Lemsara, MA ( Mahkamah Agung RI ), Basarnas , BIN , BNN dan Bakorkamla.

c.     AAL (Akademi Angkatan Laut) adalah Kotama Pembinaan             di bawah Mabes TNI AL yang memiliki fungsi mendidik Kadet yang direkruit dari lulusan Sekolah Menengah Atas untuk dididik menjadi Perwira TNI AL. Perwira alumni AAL terdiri dari lima korps/ kejuruan antara lain : Pelaut, Tehnik, Elektro, Suplai dan Marinir dengan lama pendidikan sekitar 4 tahun.

 d.     Perwira PK (Prajurit Karir) adalah Perwira TNI AL yang berasal dari Sarjana maupun Sarjana Muda lulusan dari Universitas ataupun Akademi. Setelah lulus dari seleksi selanjutnya mereka akan mendapatkan Pendidikan Dasar Militer disalah satu Lembaga Pendidikan dan Latihan TNI (Akmil, Kobangdikal, Kodikau) sebelum dilantik sebagai          Perwira TNI dan dilanjutkan dengan Pendidikan Kematraan pada lembaga pendidikan masing-masing matra.

 e.    PSDP (Perwira Sukarela Dinas Pendek) adalah Perwira yang rekruitnya melalui ikatan dinas pendek untuk mengisi kekosongan jabatan dalam jangka pendek antara lain dilaksanakan untuk ikatan dinas pendek bagi penerbang TNI AL, dengan waktu ikatan dinas 10 tahun, dapat diperpanjang ke ikatan dinas lanjutan I untuk 10 tahun berikutnya apabila Ybs berkeinginan melanjutkan, begitu seterusnya sampai masa pensiun 58 tahun. Namun apabila ingin mengakhiri ikatan dinas dapat dilakukan setelah ikatan dinas  10 tahun pertama terlalui.

 f.     DSP (Daftar Susunan Personel) adalah perangkat lunak yang digunakan sebagai pedoman pembinaan personel khususnya dalam hal penempatan jabatan, kenaikan pangkat dan pendidikan pengembangan umum.

 

g.     Alih Status adalah proses perubahan status dari Prajurit TNI menjadi PNS, dimana pengalihan status hanya diberikan kepada Perwira yang sudah atau akan menduduki jabatan eselon II dan I dengan pangkat Letkol ke atas.

 

BAB II

KONDISI PERSONEL PAMEN TNI AL SAMPAI DENGAN TAHUN 2009

 

7.         Tantangan tugas TNI AL dibandingkan jumlah personel riil

            TNI AL dituntut untuk mampu menyiagakan kekuatan armadanya dalam menghadapi tugas pokok dan tugas tambahan yang menuntut kesiapan, kemampuan dan profesionalisme prajurit. Untuk itu, TNI AL merencanakan pengembangan kekuatan yang berimplikasi pada perubahan DSP pada kurun waktu tertentu dengan pertimbangan sebagai berikut :

a.            Dukungan Anggaran

Kemampuan pemerintah dalam memenuhi kebutuhan anggaran TNI AL sampai dengan tahun 2009 masih sangat terbatas dan berdampak pada kesiapan Alutsista yang ada, sehingga belum dapat mewujudkan kebutuhan minimum essential force. Namun demikian TNI AL berusaha mengoptimalkan tugas dan perannya dengan keterbatasan anggaran dan kondisi tehnis yang dimiliki.

 b.            Kekuatan personel TNI AL

Kondisi personel saat ini berdasarkan kekuatan personel bulan Juli tahun 2009 dan Daftar Susunan Personel sesuai referensi beberapa  Surat Keputusan Kasal yang telah disetujui.

 1)        Kekuatan Personel per  Juli 2009 sebanyak 73.661 orang terdiri dari :

a)            Militer                            :  65.097 orang

  (1) Organik             : 63.211 orang

Perwira             :   9.484 orang

                                                         Bintara              : 26.182 orang

                                                         Tamtama          : 27.545 orang

     (2)    Non Organik    :   1.886 orang

 Perwira             :      771 orang   Bintara              :      680 orang

Tamtama          :      435 orang

b)            PNS                               :  8.564 orang

(1)          Gol IV             :       108 orang

(2)          Gol III              :  2.899 orang

(3)          Gol II               :  4.817 orang

(4)          Gol I                :     700 orang

 

2)            Daftar Susunan Personel sesuai referensi beberapa Surat Keputusan Kasal yang telah disetujui sebanyak 92.448 jabatan.

a)         Militer                                     :   70.302

            Perwira                      :   14.357

            Bintara                       :   26.597

            Tamtama                   :   29.373

 

b)         PNS                            :   22.146

            Gol IV                         :        145

            Gol III                          :     2.003

            Gol II                           :     8.022

            Gol I                            :     3.694

 

Dari data di atas, jumlah riil organik Militer dan PNS adalah 70.841 orang dan jumlah DSP sebanyak 92.448, sehingga kekuatan baru terpenuhi 76.62 %, Militer terisi 88.42 % ( Pa 66.06%, Ba 98.44%, Ta 93.78% ), sedangkan PNS terisi 39.17% (Gol IV 74.48%, Gol III 144.73%, Gol II 60.05%, Gol I 18.95%).

 

c.         Perbandingan pengisian DSP dengan jumlah riil Perwira.

 

            Perbandingan pengisian DSP dengan jumlah riil Perwira organik TNI AL per Juli tahun 2009 dengan rincian :

 

1)         Jabatan Kolonel ( DSP  576, Kolonel 642 orang)          :111.46%

2)         Jabatan Letkol   ( DSP 1.976,  Letkol 692 orang)           :  35.02%

3)         Jabatan Mayor  ( DSP 3.776, Mayor 2.330 orang)         :  61.70% 

4)         Jabatan Kapten ( DSP 4.408, Kapten 2.251 orang)      :  51.07%

5)         Jabatan Lettu    ( DSP 3.946, Lettu 2.199 orang)           :  55.73%

6)         Jabatan Letda   ( DSP 675, Letda 1.284 orang )            :190.22%

           

Dari data di atas terdapat kelebihan jumlah Perwira pangkat Kolonel dan pangkat Letda. Kelebihan Perwira pangkat Kolonel terdapat di Mabesal, Seskoal dan Kobangdikal, sedangkan kelebihan Perwira pangkat Letda terdapat di Koarmatim, Koarmabar, Kormar dan Kobangdikal. Untuk kelebihan jabatan Letda tidak terlalu masalah, karena di KRI jabatan asisten Kepala/ Perwira Divisi cukup banyak dan mampu menampung kelebihan tersebut serta pada waktu Perwira yang bersangkutan naik ke Lettu baru diberikan jabatan Lettu. Untuk kenaikan Letda ke Lettu pun akan naik secara otomatis tanpa harus menduduki Jabatan Promosi namun tetap harus didukung persyaratan antara lain: konduite, nilai Samapta, hasil Urikkes yang memenuhi kriteria dan tidak ada catatan hukuman pidana atau disiplin.

 

Sedangkan pengisian jabatan Perwira non organik atau yang di luar Kotama TNI AL atau di luar struktur TNI tidak dapat ditentukan oleh TNI AL karena sangat tergantung dari permintaan instansi pengguna. Namun demikian saat ini diupayakan jabatan yang sudah terisi oleh personel dari TNI AL nantinya juga akan digantikan oleh personel dari TNI AL sehingga jumlah pengisian jabatan relatif tetap. Bahkan bila melihat perbandingan komposisi matra AD,AL dan AU dikelompok jabatan Non Organik dari TNI AL masih layak di tambah jumlahnya mengingat yang terjadi saat ini jumlah personel yang berasal dari matra laut pada kenyataannya merupakan yang paling sedikit jumlahnya. Kebijakan pembinaan personil di Mabes TNI saat ini sudah menggunakan komposisi perbandingan matra 5 : 3 : 2 walaupun pada kenyataan dilapangan masih jauh dari harapan, sehingga menjadi tugas bersama baik yang berdinas di Mabes TNI maupun Angkatan termasuk yang diluar Dephan dan TNI untuk memberikan peluang regenerasi dan kesempatan berkarir bagi anggota TNI-AL untuk kepentingan organisasi, negara dan bangsa.

 

8.         Pembinaan karier Perwira

            Pembinaan karier Perwira adalah proses kegiatan yang dilaksanakan secara berkelanjutan sehubungan dengan pengembangan karier Perwira dalam mengikuti perkembangan kemampuan profesionalisme Perwira secara wajar untuk mencapai karier tertinggi. Jenjang pengembangan karier Perwira sampai sekarang antara lain dipengaruhi oleh  :

a.            Proses Kenaikan Pangkat Perwira, berdasarkan Skep Kasal Nomor Skep/1552/X/2006 tanggal 11 Oktober 2006 dan ST Kasal Nomor ST/389/2008 tanggal 19-6-2008 harus memenuhi syarat umum yaitu, konduite baik, prestasi kerja baik, menduduki jabatan penuh DSP/TOP dengan 6 bulan masa peninjauan, MDP (masa dinas perwira), Dikbangum dan satu kali Kenkat dalam satu jabatan/eselon jabatan yang sama. Adapun pendidikan yang mempengaruhi kenaikan pangkat Perwira adalah :

1)            Ke Lettu (Dikpasis/ Non Dikbang) dengan MDP 3 tahun.

2)            Ke Kapten dengan pendidikan :

a)         Dikspespa/ setara dengan MDP 7 tahun.

b)         Non Dikspespa/ setara  dengan MDP 8 tahun.

3)            Ke Mayor dengan pendidikan :

a)         Diklapa/ setara dengan MDP 11 tahun.

b)         Dikspespa (+) dengan MDP 13 tahun.

c)         Dikspespa/ setara  dengan MDP 14 tahun.

4)            Ke Letkol dengan pendidikan :

a)         Sesko Angk / Dik LN setara dengan MDP 16 tahun.

b)         Diklapa (+) dengan MDP 18 tahun.

c)         Diklapa/ setara dengan MDP 20 tahun.

d)         Dikspespa (+) dengan MDP 22 tahun

e)         Dikspespa/ setara dengan MDP 23 tahun.

5)         Ke Kolonel dengan pendidikan :

a)         Sesko Angk / Dik LN setara dengan MDP 20 tahun.

b)         Diklapa (+) dengan MDP 22 tahun.

c)         Diklapa/ setara dengan MDP 24 tahun.

d)         Dikspespa (+) dengan MDP 27 tahun.

e)         Dikspespa/ setara dengan MDP 28 tahun.

6)         Ke Pati Bintang 1

            a)         Sesko TNI atau Dik LN setara MDP 24 tahun.

            b)         Sesko Angk atau Dik LN setara MDP 25 tahun.

            c)         Diklapa (+)  atau Dik LN setara MDP 27 tahun.

7)         Ke Pati Bintang 2 / Bintang 3 / Bintang 4  tidak menggunakan MDDP

 

b.         Pendidikan Pengembangan Umum (Dikbangum), yang paling mempengaruhi karena merupakan syarat administrasi wajib dalam kenaikan pangkat  adalah :

1)         Dikspespa/setara

2)         Kursus/ Dik tambahan yang dikategorikan Dikspespa plus.

3)         Diklapa/ setara

4)         Kursus/ Dik tambahan yang dikategorikan Diklapa plus

5)         Sesko Angkatan  atau Dik LN setara

6)         Sesko TNI atau Dik LN setara

7)         Lemhannas atau Dik LN setara

 

Diperlukan standarisasi pendidikan-pendidikan yang disetarakan maupun kursus - kursus yang dikategorikan setingkat Dikspespa plus dan Diklapa plus dengan memperhatikan kepentingan dinas terhadap materi yang           diberikan, lama pendidikan/ kursus serta kedalaman materi dengan memperhatikan silabus dari program pendidikan / kursus tersebut baik yang dilaksanakan didalam maupun diluar negeri.

 

c.         Giliran penugasan, Giliran penugasan  baik “tour of duty” maupun “tour of area” kepada para personel terpilih sebagai bagian dari pembinaan personel, sekaligus untuk memenuhi tuntutan dinamika organisasi dari waktu ke waktu melalui penerapan manajemen yang tepat dalam memanfaatkan sumber daya yang terbatas secara optimal. Bagi organisasi giliran penugasan dilaksanakan karena tuntutan tugas            ke depan penuh dengan kompleksitas permasalahan sehingga organisasi membutuhkan prajurit yang mempunyai wawasan jauh ke depan terhadap trend perubahan yang sangat akseleratif dan diperlukan prajurit yang mampu berpikir secara kritis, kreatif, proaktif, responsife, dan bertanggung jawab, agar dapat mengimplementasikan tugas-tugasnya dengan baik.  Adapun manfaat giliran penugasan bagi prajurit TNI AL antara                  lain adalah :

1)         Memberikan pengalaman bertugas di berbagai Kotama maupun satuan kerja sehingga diharapkan mempunyai kemampuan dalam menghadapi dinamika tugas dan lingkungan.

2)         Memberikan kepercayaan dalam mengembangkan kemampuan sesuai jabatan dalam upaya meningkatkan fungsi staf/komando.

3)     Memberikan kesempatan untuk mentransformasikan berbagai kendala menjadi peluang dalam rangka untuk pencapaian tugas.

5)  Meningkatkan kesiap-siagaan dalam menyikapi serta mengantisipasi setiap perubahan situasi yang terjadi di lapangan.

6)         Memperluas jaring koordinasi dan kerjasama antar Kotama dan Instansi terkait sehingga dapat menjadi “team work” yang solid dalam menghadapi berbagai tantangan tugas dan dapat mencapai “out come” yang maksimal.

7)       Tanggap dalam mengembangkan langkah-langkah preventif guna untuk mencegah pencemaran nama baik TNI AL.

8)         Gilpen Perwira selain Kolonel adalah minimal setiap 2 tahun.

 

d.         Penilaian

            Penilaian rutin terhadap perkembangan profesionalitas prajurit dilaksanakan tiap enam bulan yang dituangkan dalam kondite dan buku personel. Sedangkan sanksi administratif terhadap pelanggaran di tulis dalam buku personel dan seringkali apabila sanksi sudah dilaksanakan maka tidak lagi menjadi bahan pertimbangan pada penilaian periode berikutnya.  Hal tersebut berdampak pada perubahan perilaku prajurit dalam jangka pendek. Idealnya personel yang sudah memiliki catatan hukuman beberapa kali, apalagi yang berhubungan dengan perilaku moral harus dihindari pemberian jabatan penting/ strategis dan menentukan nasib banyak orang seperti , Kepala Satuan Kerja, Komandan Kapal, Komandan Lanal, Pekas dll. Catatan hukuman berulang akan dapat menjadi kendala dalam promosi jabatan berikutnya.

 

BAB III

KUALIFIKASI PAMEN DALAM PENGISIAN JABATAN SESUAI DSP

 

9.         Peran Pamen dalam Menjalankan Tugas TNI AL

            Pamen adalah strata Perwira Menengah yang mempunyai peran sebagai konseptor kebijakan di tingkat yang lebih tinggi dan sebagai moderator dalam menjembatani terciptanya kebijakan yang menyangkut strata di bawahnya, sehingga keberadaan Pamen mempunyai peran yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan tugas TNI AL.  Adapun tugas TNI AL berdasarkan UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI dimana tugas TNI AL dengan prediksi ancaman aspek maritim dijabarkan sebagai berikut :

a.     Melaksanakan tugas TNI Matra Laut di bidang pertahanan melalui berbagai gelar operasi di wilayah perairan yurisdiksi nasional.

b.       Melaksanakan penegakan hukum dan menjaga keamanan di wilayah laut yurisdiksi nasional.

c.       Melaksanakan tugas diplomasi Angkatan Laut melalui peningkatan kerja sama internasional di bidang militer, muhibah/pameran, membantu tugas perdamaian dunia, organisasi regional dan internasional sesuai dengan kebijakan politik luar negeri pemerintah.

d.    Melaksanakan tugas TNI dalam pembangunan dan pengembangan kekuatan matra laut melalui perwujudan postur TNI Angkatan Laut yang lebih realistis disesuaikan dengan Postur TNI, Postur TNI AL, Strategi, Doktrin dan Sistem Hanneg sesuai kemampuan dukungan anggaran pemerintah.

e.       Melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan laut melalui pembinaan dan pemberdayaan potensi maritim, baik masyarakat maupun industri jasa maritim nasional.

f.     Melaksanakan tugas lain berdasarkan permintaan pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Ditinjau dari beban tugas TNI AL, maka diperlukan personel yang benar-benar mampu mengemban tugas khususnya di tingkat perancang kebijakan sehingga diharapkan dapat menghasilkan personel yang mempunyai kualifikasi. Dalam pokok–pokok Kebijakan Kasal Tahun 2008, TNI AL dalam menyelesaikan tugas–tugas  berpedoman pada tiga pilar yaitu, Kesiapan kesatuan operasional, Peningkatan profesionalisme dan peningkatan kesejahteraan prajurit dan PNS beserta keluarga, untuk itu diperlukan personel strata Pamen yang dapat mengapresiasikan keinginan pimpinan dan dapat mencari upaya–upaya yang dapat menjadi terobosan dalam mendapatkan Perwira TNI AL yang mempunyai kecakapan dan kemampuan melaksanakan tugas dan jabatan secara optimal. Namun komposisi jabatan Perwira sesuai DSP TNI AL berbentuk piramida, yang artinya semakin tinggi jabatan semakin sedikit jumlahnya sehingga jumlah jabatan sesuai DSP untuk Pamen khususnya Kolonel juga semakin terbatas. Dengan kondisi tersebut maka jabatan Kolonel hendaknya dapat diisi dengan personel yang sudah disiapkan jauh sebelumnya dengan kriteria yang jelas dan transparan sehingga kenaikan pangkat ke Kolonel benar-benar melalui seleksi yang ketat.

10.       Faktor – faktor yang Mempengaruhi Kenaikan Pangkat ke Kolonel

            Kenaikan pangkat ke Kolonel di harapkan sebagai akibat dari jabatan promosi sehingga sesuai DSP tahun berjalan. Untuk itu dalam kenaikan pangkat perlu mempertimbangkan faktor-faktor yang  mempengaruhi antara lain :

 

a.            Perkiraan DSP untuk pangkat Kolonel. 

Perkiraan DSP untuk pangkat Kolonel sampai dengan Tahun 2024 dengan ansumsi penambahan satu jabatan Kolonel organik dan satu jabatan Kolonel non organik dan perkiraan jumlah riil Kolonel dan eligible Kolonel adalah sebagai berikut :

 

 

            Perkiraan jumlah DSP terhadap jumlah Kolonel s.d Tahun 2024

 

Tahun

DSP

Organik

Riil Kol

Organik

Eligible

Kolonel

Susut (%)

Kir Jml

Kolonel

 Juli 2009

576

642

27

0,021%

682

2010

577

682

27

0,025%

649

2011

578

616

27

0,028%

625

2012

579

625

28

0,032%

632

2013

580

632

28

0,035%

637

2014

581

637

28

0,039%

639

2015

582

639

28

0,042%

639

2016

583

639

28

0,045%

637

2017

584

637

28

0,048%

633

2018

585

633

28

0,051%

627

2019

586

627

28

0,052%

627

2020

587

621

28

0,053%

615

2021

588

615

28

0,053%

609

2022

589

609

28

0,053%

603

2023

590

609

28

0,054%

597

2024

591

597

28

0,057%

591

 

Keterangan: Susut meliputi;  pindah strata ke Pati, pensiun, meninggal, dan alih fungsi ke PNS. Sedangkan perkiraan prosentase susut didapatkan dari usia pada saat masuk menjadi TNI AL dan usia pensiun. Mulai 2010 pensiun terjadi dalam jumlah relatif besar setelah tertahan selama 3 tahun.

DSP Kolonel non organik yang ada saat ini berjumlah 93, sedangkan jumlah Kolonel non organik saat ini berjumlah 124 orang.

Dari perkiraan jumlah Kolonel dan jumlah jabatan sesuai DSP yang tersedia terdapat toleransi antara 5% – 10 %. Toleransi tersebut wajar karena adanya Kolonel yang berstatus DPB atau Staf Ahli karena sekolah atau menunggu penempatan, sehingga tidak menimbulkan keresahan. Dengan demikian secara keseluruhan jabatan Kolonel dapat terisi sesuai DSP dan Perwira yang dinaikkan pangkatnya menjadi Kolonel karena jabatannya harus mempunyai profesionalisme dan loyalitas terhadap organisasi dan pemerintah.

b.            Kualifikasi Pamen dalam pengisian Jabatan sesuai DSP

Dalam rangka mendapatkan Perwira yang mempunyai kualifikasi yang diharapkan, selain dengan pendidikan dan latihan juga di masa mendatang perlu ditentukan melalui :

1)            Proses Kenaikan Pangkat

Proses kenaikan pangkat harus jelas, transparan dan berkelanjutan berdasarkan petunjuk pembinaan karier kedinasan serta ditujukan untuk meningkatkan profesionalisme dan kemampuan mengemban tanggung jawab bukan semata–mata hanya merupakan penghargaan dinas terhadap dedikasi. Hal tersebut dapat memberikan dampak psikologis terhadap peran dan tanggung jawab yang lebih tinggi terhadap organisasi.

2)            Pemberian jabatan promosi bagi personel yang benar – benar di anggap mampu dan dihindarkan pengaruh intervensi sehingga memacu persaingan positif bagi personel yang sudah waktunya mendapatkan promosi jabatan.

3)            Penempatan Perwira sesuai “job description” dan ketentuan korps serta dihindari unsur pemaksaan karena faktor – faktor lain. Hal ini dimaksudkan untuk mempertahankan jalur profesionalisme di bidang masing–masing sesuai korps sehingga TNI AL mempunyai personel yang handal dan profesional.

4)            Giliran penugasan  secara “tour of area (TOA)”  tidak terlalu cepat, artinya apabila giliran penugasan secara TOA maka beberapa waktu kemudian pelaksanaan  mutasi sebaiknya secara “tour of duty (TOD)”. Hal tersebut selain sebagai sarana pembinaan keluarga juga sebagai sarana pemantapan diri di bidang tugas dan lingkungannya.

a)            Jabatan Pama untuk di pangkalan-pangkalan TNI AL khususnya untuk di luar Jawa dapat diprioritaskan untuk diisi/dipenuhi, karena diharapkan keberadaannya dapat mewakili  kehadiran TNI AL di wilayah tersebut. Untuk Pama yang ditugaskan luar Jawa diutamakan dari alumni Diktukpa, mengingat personel tersebut sudah berpengalaman dalam penugasan pada waktu Bintara sehingga mempunyai bekal  pengetahuan matra laut yang kuat dan lebih spesifik lagi apabila ditempatkan sebagai Komandan Posal, Perwira Staf di Lanal ataupun Komandan KAL (Kapal Angkatan Laut) dll.

 

b)            Jabatan Pamen khususnya jabatan Letkol dan Kolonel harus berdasarkan ketentuan yang lebih selektif karena penambahan struktur jabatan Letkol / Kolonel relatif kecil dan sangat terbatas. Selain  itu perlu diperluas peluang untuk menduduki jabatan Pamen non organik TNI AL. Hal tersebut dimaksudkan untuk mengurangi kelebihan Pamen dan memberikan kesejahteraan secara psikologis.

 

5)            Penilaian terhadap Perwira secara obyektif dan transparan dengan tetap mengedepankan aspek pembinaan guna untuk memacu moral prajurit khususnya Perwira. Track record karier Perwira menjadi pertimbangan khusus dalam penempatan jabatan, promosi jabatan dan seleksi pendidikan.

 

Dari faktor–faktor yang mempengaruhi kenaikan pangkat ke Kolonel diatas, maka diharapkan mendapatkan personel Kolonel yang benar – benar mampu menjalankan tugas sesuai “job discription” dan jumlahnya juga tidak terlalu berlebihan sesuai DSP yang ada dengan toleransi antara 5%-10%. Jumlah kelebihan personel berpangkat Kolonel bukan karena tidak mendapatkan jabatan sesuai DSP tetapi karena sedang dalam pendidikan/sekolah atau DPB karena tugas lain yang membawa nama baik TNI AL.

 

BAB IV

 UPAYA MENATA PERSONEL PAMEN MENUJU KESEIMBANGAN 

11.       Mewaspadai Golongan Jabatan pada Strata Perwira.

Pola pembinaan karier pada jabatan Perwira harus diatur dengan jelas, transparan dan berkelanjutan berdasarkan petunjuk pembinaan karier kedinasan Perwira yang resmi, dimengerti dan disosialisasikan sejak pendidikan dasar bagi strata Perwira baik di AAL maupun Kobangdikal. Hal tersebut dimaksudkan untuk memberi arah bagi pembinaan karier Perwira, mencegah kondisi pola Bin tidak sehat, karena merasa diperlakukan tidak adil dalam meniti karier serta mencegah/mengurangi rasa kecemburuan / iri hati diantara mereka, yang dapat menimbulkan kelompok sakit hati serta dapat menimbulkan kondisi kontra produktif bagi organisasi dimasa yang akan datang.

a.            Jabatan pada Strata Perwira Pertama

Jabatan Pama dari Letda s/d Kapten  sementara ini masih belum menimbulkan masalah mengingat jumlah dan struktur jabatan cukup banyak dan hingga saat ini masih belum terisi seluruhnya khususnya luar Jawa baru terisi  kurang dari 50 %. Pola Binkar Perwira secara umum berbentuk piramida.

b.         Jabatan Pada Strata Perwira Menengah

Mulai tahun 2008 sudah dapat dirasakan bahwa jumlah jabatan Pamen khususnya Kolonel sudah sangat terbatas bila dibandingkan dengan jumlah Pamen yang saat ini menduduki jabatan Letkol senior yang sudah pantas waktunya menduduki jabatan promosi setingkat lebih tinggi. Perwira AAL angkatan 21 s/d 32 bila dibandingkan dengan angkatan 33 s/d 44 jumlahnya sangat jauh berbeda, apalagi sejak periode tahun 1994 s/d 2003 TNI AL  menerima PA PK cukup banyak sebesar 1777 orang ditambah 57 orang PSDP dan 136 orang PAMILSUK sehingga dampaknya sudah mulai terasa saat ini, dimana jumlah Kolonel organik TNI AL  sudah 111.46 % melebihi dari yang seharusnya ada, yang semakin kedepan akan semakin menumpuk untuk pamen yang eligible untuk dapat dipromosikan menjadi Kolonel, karena perpanjangan usia masa dinas Perwira yang bertambah 3 tahun, sementara penyusutan akibat alih bina/alih status, mengundurkan diri dari dinas aktif, memasuki masa pensiun dan meningal dunia relatif kecil. Penambahan struktur jabatan Pati dan Kolonel juga relatif kecil dan sangat terbatas serta prosesnya panjang karena terlebih dahulu  harus diajukan proposal yang dapat diterima oleh  instansi terkait ( Mabes TNI / Dephan RI). Kemungkinan ke depan akan lebih sulit lagi dengan adanya peran DPR dengan berbagai pertimbangan meliputi azas feasible, suitable dan akauntable serta output dari jabatan yang disarankan dijabat oleh seorang Pati / Kolonel harus dapat diterima secara logika dan dirasakan kepentingannya oleh organisasi/negara. Seperti contoh untuk menambah satu Lantamal yaitu Lantamal XI/Merauke yang baru terealisir hanya akan menambah posisi 1 Pati bintang satu dan 5 Kolonel dimana apabila sudah terbentuk sesuai DSP standar, satu Lantamal  dapat diisi oleh lebih dari 1500 personel, termasuk personel Mako, Yonmarhanlan dan pangkalan-pangkalan yang berada dibawahnya. Ada beberapa alasan yang mendasari antara lain :

 

1)         Berdasarkan ST Kasal Nomor ST/389/2008 tanggal 19 Juni 2008 kenaikan pangkat ke Kolonel Pamen mantan Sesko Angkatan/ Dik LN setara memerlukan MDP 20 tahun.

2)         Periode 5 tahun sebelumnya  Pamen non Sesko ( Diklapa/ Diklapa plus/Sesfung), memiliki banyak kesempatan untuk dipromosikan pada jabatan Kolonel karena alumni AAL angkatan 22/76 sampai dengan 32/87 serta Perwira non AAL relatif jumlahnya lebih sedikit.

3)         Sampai dengan tahun 2024 keatas jumlah Pamen yang menduduki jabatan Pati, Kolonel dan yang eligible jabatan Kolonel berjumlah sekitar 5615 orang terdiri dari 1639 mantan Sesko dan 4076 non Sesko, sedangkan jabatan Pati dan Kolonel saat itu organik maupun non organik berkisar antara 790 s/d 819 personel. Dengan pertimbangan dari 2009 s/d 2024 setiap tahun ada penambahan masing masing 1 jabatan Kolonel di organik maupun non organik TNI AL, sedangkan untuk Pati menambah masing-masing 1 jabatan setiap 5 tahun.

 

12.       Mewaspadai jabatan Kolonel

a.            Pada periode beberapa tahun kedepan akan sulit dilaksanakan pergeseran jabatan Kolonel mengingat jabatan tersebut masih banyak terisi, sehingga ada ketidak seimbangan yang cukup mencolok antara jumlah penyusutan Kolonel dengan yang eligible dapat dipromosikan pada jabatan Kolonel.

b.            Pamen mantan Sesko Angkatan pun kedepan akan kesulitan untuk berpatokan kepada MDP 20 tahun  mengingat banyak seniornya yang sudah lebih dahulu Sesko namun belum menduduki jabatan promosi.

c.            Pada tahun 2024 bila 819 personel sudah menduduki jabatan Pati dan Kolonel maka sisanya yang 4796 personel juga akan kesulitan untuk dapat menduduki jabatan Letkol karena DSP Letkol juga terbatas, sehingga yuniornya sementara waktu akan bertahan pada jabatan Mayor. Padahal di tahun 2024 untuk jabatan Letkol dari DSP 2042 sudah terisi 1418 sedangkan Mayor dari DSP 3937 akan terisi 4080 atau sudah berlebih 143 personel. Bisa dibayangkan 4796 personel akan bertahan di jabatan Letkol, dan seterusnya yang dibawahnya akan bertahan di Jabatan Mayor, menunggu sampai ada jabatan yang kosong.

Analisa diatas menggambarkan bahwa pada periode mendatang akan sulit mengatur kelebihan personel pada strata Pamen khususnya Kolonel yang klimaknya adalah pada tahun 2024, sehingga perlu metode pengaturan kenaikan pangkat yang lebih rinci, kriteria promosi jabatan yang jelas dan transparan serta diberi kesempatan promosi jabatan di luar struktur organisasi TNI AL.

 

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

 

13.       Kesimpulan

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa TNI AL diharapkan dapat melaksanakan tugas secara optimal dengan kondisi Alutsista yang dimiliki dan terbatasnya dukungan anggaran negara.  Namun dalam kondisi saat ini untuk Jabatan Perwira khususnya Pama belum terisi 100% bahkan jumlah Pama di Lanal-Lanal di luar Jawa kurang dari 60%, sedangkan jabatan Pamen sudah mulai tampak terjadi overload khususnya jabatan setingkat Kolonel sehingga diperlukan terobosan pemecahan persoalan bidang personel di tahun-tahun mendatang.

Ke depan akan terjadi kelebihan personel khususnya strata Pamen sehingga perlu diberlakukan aturan yang terbuka dan konsekuen dalam menetapkan kebijakan-kebijakan bidang personel dalam rangka meningkatkan kemampuan dan profesionalisme Perwira.  Pimpinan TNI AL perlu melakukan terobosan dalam mengatasi kelebihan personel strata Pamen dan kekosongan jabatan strata Pama dengan penempatan jabatan struktural maupun fungsional baik organik maupun non organik TNI AL. Sedangkan dalam penempatan jabatan sudah mulai dilakukan pemantapan-pemantapan sejak dini dan tingkatan jabatan yang jelas bagi Perwira yang akan diorbitkan dimasa mendatang.

14.       Saran

Untuk mengantisipasi terjadinya kelebihan personel yang menunggu jabatan Pamen khususnya jabatan kolonel dan kekosongan jabatan pada strata Pama dalam kurun waktu hingga tahun 2024 tersebut disarankan dapat dilaksanakan beberapa kebijakan bidang personel antara lain :

a.         Sumber Perwira

Recruitmen Perwira ke depan harus dibatasi, sesuai evaluasi Rakorpers TNI 2007 dan Petunjuk Program Kerja  Kasal Tahun 2008 :

1)            Kadet AAL 100 personel/ tahun

2)            Perwira PK 50 personel/ tahun

3)            PSDP 10 personel/ tahun

4)            Diktukpa 350 personel/ tahun.

Penambahan Perwira dari sumber Diktukpa  yang relatif lebih banyak di arahkan untuk mengisi jabatan Pama s/d Mayor karena kebutuhan Perwira ditingkat Pama s/d Mayor di organisasi sampai beberapa tahun kedepan masih cukup besar sedangkan masa kerja maksimum Perwira mantan Diktukpa mayoritas akan berakhir di pangkat Mayor dan sangat sedikit sekali yang akan sampai ke Letkol sehingga tidak akan mempengaruhi kepadatan untuk jabatan strata Letnan Kolonel dan Kolonel.

b.         Pendidikan Pengembangan

1)         Dikspespa / Pendidikan Spesialisasi Perwira, setiap Perwira TNI AL wajib mengikuti Dikspespa tanpa seleksi dan akan di telegramkan ke Kotama dan Satker masing-masing. Setiap Perwira TNI AL wajib memiliki spesialisasi dan sudah menjadi kebijakan di tingkat Mabes TNI AL. Dikspespa juga jadi syarat pendidikan minimal bagi seorang Perwira untuk dapat naik pangkat Mayor.

2)         Proses seleksi Diklapa, Sesko Angkatan, Sesko TNI dan Lemhanas atau Dik LN yang setara harus dapat diselenggarakan secara objektif dan transparan dengan tetap memperhitungkan komposisi korp serta kebutuhan organisasi berdasarkan kebutuhan, tantangan organisasi dan penugasan kedepan.

3)         Sesko TNI apabila sudah terlalu banyak Pamen Letkol yang eligible dipromosikan ke Kolonel pelaksanaan dapat diajukan lebih awal yakni diutamakan untuk para Letkol senior yang akan segera promosi Kolonel (seperti yang dilaksanakan sampai dengan  tahun 2003 dan sebelumnya dimana mayoritas siswa Sesko TNI berpangkat Letkol senior).

4)         Untuk Lemhannas direkruit dari para Kolonel senior, diutamakan bagi mantan Sesko TNI yang dipersiapkan dalam waktu dekat dapat dipromosikan menduduki jabatan Pati.

c.         Levellering

Strata golongan jabatan (Levellering) Pama dan Pamen TNI AL diberlakukan dengan konsekuen dan berurutan sehingga memudahkan pemantauan mulai jabatan pemantapan secara berkelanjutan. Selain itu dapat dipantau secara jelas bagi Perwira yang akan dipromosikan ke pangkat yang lebih tinggi.

Idealnya penempatan jabatan seorang Perwira minimum 2 tahun dengan perhitungan 6 bulan pertama untuk pengenalan, selebihnya digunakan untuk pemberdayaan dalam berkarya dan berprestasi. Dalam penugasan di luar jawa, dihimbau membawa keluarga dalam rangka pembinaan terhadap keluarga.

Khusus jabatan Kolonel agar lebih dijelaskan tentang strata jabatan promosi, jabatan pemantapan I, II ,III. Sehingga yang sudah menduduki mantap III sudah disiapkan untuk Pati seperti Pamen mantan Lemhannas dan lain-lain.

d.            Track record karier Perwira

Dengan tetap mengedepankan aspek pembinaan, track record karier setiap Perwira tetap menjadi bahan pertimbangan, khususnya bila ada catatan, yang menyangkut perbuatan a moral (Narkoba, Kriminal, KKN, Perselingkuhan dll) dapat dijadikan pertimbangan khusus untuk promosi jabatan dan proses seleksi pendidikan, harus dapat dilaksanakan secara tegas dan konsekuen

e.         Mengatasi kelebihan personel

Kelebihan personel pada strata Perwira khususnya Pamen dapat diatasi dengan :

1)         Menambah peluang pengisian jabatan Pamen di Mabes TNI maupun di luar struktur TNI sesuai Undang-Undang TNI No. 34 tahun 2004 antara lain: Menkopolhukam, Dephan, Setmilpres, BIN, Lemsara, Lemhannas, Dewan Pertahanan Nasional, SAR, BNN, Bakorkamla dan Mahkamah Agung.

2)         Menambah peluang untuk melimpah ke instansi/ departeman lain yang mempunyai korelasi tugas dengan TNI AL seperti DKP, Dephub, Ditjen Perla dan KPLP ,Depdagri dan Deplu, bagi personel strata Perwira. Hal ini dimaksudkan sebagai upaya pemberdayaan sumber daya manusia dan rentang komunikasi dengan instansi lain.

3)         Mempermudah proses pensiun dini bagi Perwira yang mengajukan pensiun dini dengan pertimbangan yang rasional dan transparan.

4)         Kebijakan pimpinan dalam rekruitmen Perwira dari sumber umum sebesar 160 orang dengan komposisi AAL 100, PK 50 dan PSDP 10 sementara waktu sangat tepat dan relevan. Bila dilihat komposisi saat ini pangkat kolonel diisi dari angkatan 74 sd 87 yaitu 14 angkatan. Nantinya 160 X 14 = 2240 , 2240 – 790 (jabatan Pati dan Kolonel) =1450  dianggap susut 10 % sekitar 145 sehingga sisanya 1450 – 145 = 1305 personel yang akan menunggu giliran untuk mendapatkan jabatan Kolonel dinilai jumlah yang cukup pantas (tidak terlalu banyak dan tidak terlalu sedikit)  untuk proses kaderisasi, dibandingkan dengan yang terjadi pada tahun 2024 yaitu 4796 personel Letkol yang menunggu giliran.

5)         Untuk tidak memperbanyak jumlah yang eligibel Kolonel   maka jumlah yang diterima untuk Seskoal harus tetap dipertahankan maksimum 120 orang pertahun (idealnya 100 orang). Agar dapat diterima semua pihak khususnya bagi kelompok Perwira yang akan berkompetisi secara sehat untuk masuk Seskoal, proses seleksinya agar dapat dilaksanakan dengan transparan, objektiv dan tidak terintervensi.

 

BAB VI

15.       PENUTUP

 

            Demikian tulisan ini disampaikan agar dapat dijadikan pertimbangan bagi pimpinan dalam penetapan kebijakan bidang personel khususnya dalam rangka pembinaan karier Perwira TNI AL di masa mendatang serta diharapkan dapat memberikan informasi kepada seluruh Perwira TNI AL khususnya yang akan memasuki masa strata Pamen di era 2010 ke atas agar mempersiapkan diri dengan maksimal baik dari sisi seleksi pendidikan, berdinas dengan mengoptimalkan kemampuan yang dimiliki baik organik maupun non organik TNI-AL maupun untuk menerima promosi jabatan ke depan.